News
Resmi Dilantik, Saroha Manullang Nahkodai Imigrasi NTT
JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi kembali melakukan rotasi pejabat di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelantikan Saroha Manullang sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Saroha menggantikan Arvin Gumilang yang kini mendapat tugas baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat.
Penunjukan Saroha dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Nusa Tenggara Timur, salah satu wilayah strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain serta menjadi pintu masuk aktivitas internasional di kawasan timur Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan baik dan memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap institusi Imigrasi,” ujarnya.
Bagi Saroha, jabatan baru ini bukan sekadar promosi, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga pelayanan keimigrasian sekaligus mengawal kedaulatan negara.
Sebelum dipercaya memimpin Kanwil Imigrasi NTT, Saroha menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT. Pengalaman tersebut membuatnya cukup memahami berbagai tantangan yang dihadapi wilayah tersebut.
Menurutnya, Imigrasi harus hadir tidak hanya sebagai institusi pengawasan, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat.
“Pergantian kepemimpinan bukan hanya soal estafet jabatan, tetapi bagaimana melanjutkan pengabdian, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” kata Saroha.
Saat ini, NTT menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam pengawasan lalu lintas orang asing, pelayanan paspor, pengelolaan izin tinggal, hingga pengamanan kawasan perbatasan negara.
Dengan kepemimpinan baru, Kanwil Ditjen Imigrasi NTT diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan keimigrasian sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas bagi masyarakat.
News
Hut 6 Tahun IKBK, Dari Rumah Besar Warga Kailolo hingga Kontribusi untuk Indonesia
JAKARTA — Enam tahun berdiri, Ikatan Keluarga Besar Kailolo (IKBK) terus berupaya memperkuat persaudaraan masyarakat asal Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, yang berada di perantauan.
Momentum tersebut dirayakan melalui kegiatan silaturahmi dan senam sehat bersama di Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (16/8/2026). Perayaan HUT ke-6 IKBK ini sekaligus dirangkai dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Mengangkat tema “Semangat 81 Tahun Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Perkuat Komitmen Ormas Ikatan Keluarga Besar Kailolo (IKBK) dalam Menjaga Persatuan Bangsa”, kegiatan menjadi ruang berkumpulnya warga Kailolo sekaligus para tokoh Maluku di Jabodetabek.
Ketua Umum IKBK Abdul Latip Marasabessy mengatakan, keberadaan IKBK sejak dideklarasikan pada 17 Agustus 2020 diarahkan untuk menjadi wadah bersama bagi warga Kailolo di perantauan.
“Tujuan lahirnya IKBK adalah kami bisa berbuat yang terbaik buat warga Kailolo di perantauan, termasuk di Jabodetabek. Kami ingin semua warga Kailolo yang ada di Jakarta bisa sejahtera, bahagia, dan memiliki rumah besar bernama Ikatan Keluarga Besar Kailolo,” kata Abdul Latip.
Menurut Abdul Latip, perjalanan enam tahun IKBK tidak selalu berjalan tanpa dinamika. Namun, perbedaan pendapat dalam organisasi dinilai sebagai bagian dari proses untuk semakin memperkuat persaudaraan.
Ia menyebut saat ini IKBK memiliki sekitar 300 anggota di Jakarta. Selain menjadi wadah silaturahmi, IKBK juga aktif menjalankan kegiatan sosial, mulai dari senam dan jalan santai hingga penggalangan bantuan bagi anggota atau keluarga yang mengalami sakit maupun musibah.
“Kami berharap IKBK semakin eksis dan terus melakukan hal-hal positif, termasuk berkolaborasi dengan Pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya.
Sejarah Kailolo Jadi Pengingat
Ketua Dewan Pembina IKBK Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy mengatakan, tanggal berdirinya IKBK memiliki makna sejarah yang kuat bagi masyarakat Kailolo.
Menurut Suaidi, 17 Agustus 1950 menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah Negeri Kailolo karena pada tanggal tersebut terjadi peristiwa pembumihangusan negeri itu dalam konflik RMS.
Karena itu, kata dia, peringatan HUT IKBK yang bertepatan dengan momentum kemerdekaan RI harus menjadi pengingat sejarah sekaligus energi untuk membangun masa depan.
“Kita bersyukur, negeri ini sampai hari ini masih tetap eksis,” ujar Suaidi.
Suaidi juga mengajak keluarga besar Kailolo untuk tidak melupakan sejarah dan terus mengambil peran dalam menjaga keutuhan NKRI.
Ia menilai semangat membangun daerah harus berjalan bersamaan dengan upaya menjaga masyarakat dari berbagai ancaman sosial yang berkembang di era digital, termasuk judi online dan pinjaman online.
Selain itu, ia mendorong IKBK ikut berkontribusi dalam mendorong pembangunan Maluku sebagai daerah kepulauan agar mendapatkan perhatian dan kesempatan pembangunan yang lebih baik.
Pemerintah Maluku Dorong IKBK Berkolaborasi
Kepala Badan Penghubung Maluku Saiful Indra Patta mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi keberadaan IKBK yang dinilai telah memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat.
Saiful menyebut kegiatan IKBK tidak hanya memberikan manfaat bagi warga Kailolo, tetapi juga telah menyentuh masyarakat Maluku secara lebih luas.
“Ini bentuk kolaborasi yang sudah ditunjukkan oleh IKBK bersama masyarakat dan tentu juga sangat membantu pemerintah daerah,” kata Saiful.
Ia mengatakan IKBK memiliki potensi besar untuk ikut berkontribusi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Saiful mendorong IKBK memperkuat tiga hal, yakni kolaborasi dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa, serta memberikan kontribusi nyata bagi NKRI.
Dia juga mengingatkan warga Maluku di Jakarta agar menjaga persatuan dan tidak mudah terpancing provokasi, terutama informasi yang beredar melalui media sosial.
“Jangan cepat terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang sengaja membenturkan anak bangsa untuk memecah persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Tokoh Maluku Ingatkan Pentingnya Menjaga Kondusivitas
Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina turut memberikan apresiasi terhadap perjalanan IKBK. Ia berharap organisasi tersebut terus menjadi wadah persaudaraan dan tempat bersama untuk mencari solusi berbagai persoalan masyarakat.
Said juga mengajak keluarga besar IKBK berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
“Jangan terlalu cepat memberikan respons terhadap suatu persoalan yang belum tentu benar. Sumbernya harus jelas, isi beritanya juga harus jelas,” katanya.
Menurutnya, masyarakat perlu membangun budaya memeriksa informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menjadi bagian dari penyebaran informasi yang dapat memicu konflik.
Bangun Solidaritas Lewat Kegiatan Rutin
Wakil Ketua Umum IKBK Musa Marasabessy mengatakan perayaan HUT ke-6 merupakan puncak dari sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam beberapa pekan terakhir.
Selain senam bersama, IKBK juga menggelar kegiatan jalan santai, perlombaan, serta kegiatan sosial.
Musa menegaskan bahwa kegiatan rutin tersebut bukan semata-mata aktivitas organisasi, tetapi menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan warga Kailolo.
“Di mana berpijak, di situ langit dijunjung. Kami terus berkolaborasi dengan warga di sekitar tempat tinggal kami,” ujar Musa.
Ia berharap IKBK semakin mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik warga Kailolo maupun lingkungan di mana para anggotanya berdomisili.
Sementara itu, Abdul Latip menyampaikan kepedulian IKBK terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tengah menghadapi musibah. Ia mengatakan organisasi tersebut berencana memberikan dukungan dan donasi sebagai bentuk solidaritas sesama masyarakat Indonesia.
Bagi IKBK, usia enam tahun bukan sekadar angka. Momentum tersebut menjadi penanda perjalanan sebuah organisasi keluarga yang berupaya menjaga identitas dan persaudaraan masyarakat Kailolo di perantauan, sekaligus membuka ruang kontribusi yang lebih luas bagi Maluku dan Indonesia.
News
FKG Corporation Hadir di Indo Waste & Recycling Expo 2026, Dorong Inovasi Material Ramah Lingkungan dari Jepang untuk Indonesia
Jakarta — FKG Corporation, perusahaan asal Kumamoto, Jepang, turut berpartisipasi dalam Indo Waste & Recycling Expo 2026 yang berlangsung pada 11–13 Agustus 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Keikutsertaan FKG Corporation menjadi bagian dari upaya memperkenalkan teknologi dari Jepang di bidang lingkungan melalui pengolahan limbah kepada pasar Indonesia, khususnya dalam bidang material teknik sipil yang mendukung ekonomi sirkular, pengurangan emisi karbon, serta pembangunan berkelanjutan melalui.
Dalam pameran tersebut, FKG Corporation menempati Booth C3-20/C3-21 di Hall C3 bersama sejumlah perusahaan inovatif dari Jepang yang berasal dari Pulau Kyushu. Pameran ini juga menjadi ruang untuk mempertemukan pelaku usaha, pemangku kepentingan, mitra teknologi, serta calon mitra bisnis untuk membuka peluang kerja sama di sektor lingkungan dan teknologi berkelanjutan.
Mengubah Limbah Menjadi Material Bernilai
Salah satu inovasi yang diperkenalkan FKG Corporation adalah material teknik sipil berkualitas tinggi yang diproduksi dengan memanfaatkan material hasil daur ulang, yakni limbah abu batu bara dan limbah abu pembakaran biomassa.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, yaitu mengoptimalkan kembali sumber daya yang sebelumnya dianggap sebagai limbah sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
Teknologi FKG juga diarahkan untuk mendukung ketahanan terhadap bencana, pengurangan emisi CO₂, dan sirkulasi sumber daya. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan material hasil daur ulang tidak hanya menjadi solusi persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan.
Membuka Peluang Kolaborasi Jepang–Indonesia
Partisipasi FKG Corporation di Indo Waste & Recycling Expo 2026 tidak sekadar menjadi ajang memperkenalkan produk dan teknologi, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak di Indonesia. FKG sendiri telah bekerja sama dengan institusi riset di Indonesia yaitu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB terkait uji coba pembuatan jalan di Kampus ITB Jatinangor menggunakan produk batuan kerikil yang dinamakan Okageishi dengan memanfaatkan bahan baku limbah abu batu bara.
Kerjasama antara FKG Corporation dan ITB ini difasilitasi oleh Indonesia Japan Business Network (IJBNet) di bawah koordinator Dr. Salim Mustofa, Sekjen IJBNet, yang juga merupakan peneliti senior di BRIN, dan merupakan salah satu dari beberapa kerjasama riset atau bisnis antara Indonesia dan Jepang yang didorong oleh IJBNet di Indonesia.
Indonesia memiliki kebutuhan yang besar terhadap pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Di sisi lain, Jepang memiliki pengalaman dan teknologi yang dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan perusahaan maupun institusi di Indonesia.
Karena itu, kehadiran FKG Corporation di Indonesia diharapkan dapat membuka peluang transfer teknologi, pengembangan bisnis, kerja sama investasi, serta kolaborasi di bidang material ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui partisipasi dalam Indo Waste & Recycling Expo 2026, FKG Corporation menegaskan komitmennya untuk ikut mendorong terciptanya solusi lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada pengelolaan limbah, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan mendukung pembangunan jangka panjang.
FKG Corporation — teknologi Jepang untuk solusi berkelanjutan, menuju ekonomi sirkular dan masa depan Indonesia yang lebih tangguh.
Rahmat Hidayat
( Jurnalis )
News
Praktisi hukum minta pemberitaan temuan 996 senjata di sekolah tidak digiring ke spekulasi
JAKARTA — Praktisi hukum dan pemerhati pers Turnya, S.H., M.H., meminta media dan publik tidak menggiring pemberitaan terkait temuan 996 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, ke arah spekulasi yang tidak berdasar, termasuk mengaitkannya dengan isu narkotika maupun dugaan kerusuhan Agustus.
Menurut Turnya, pemberitaan perkara hukum harus mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta asas praduga tak bersalah. Ia menilai informasi mengenai jenis barang temuan telah dijelaskan secara resmi oleh kepolisian sehingga tidak seharusnya dibangun konstruksi pemberitaan di luar fakta yang telah dikonfirmasi.
“Media memang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberitakan. Tetapi fakta harus disampaikan secara utuh. Jangan sampai pemberitaan membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan aparat,” ujar Turnya, Rabu (12/8).
Penyidikan harus berbasis fakta
Turnya, yang juga dosen hukum Universitas Pamulang, menyoroti pemberitaan yang mengaitkan mantan Ketua Yayasan dengan temuan senjata tersebut. Menurutnya, penting untuk memverifikasi status seseorang, kewenangan, serta akses terhadap lokasi sebelum dikaitkan dengan suatu peristiwa hukum.
Ia mengatakan, apabila benar yang bersangkutan sudah tidak memiliki akses ke lingkungan sekolah selama kurang lebih tiga bulan sebelum penemuan, maka fakta tersebut harus diverifikasi dan disampaikan secara proporsional kepada publik.
“Jangan sampai seseorang langsung diasosiasikan dengan suatu barang atau peristiwa hanya karena jabatan atau kedudukannya di yayasan,” katanya.
Turnya juga mengingatkan agar temuan senjata tidak serta-merta dikaitkan dengan dugaan narkotika atau rencana kerusuhan tanpa adanya bukti yang menunjukkan hubungan hukum.
“Jangan sampai judul atau konstruksi pemberitaan membentuk persepsi seolah-olah seseorang terlibat narkoba, kepemilikan senjata api, bahkan dikaitkan dengan akan adanya kerusuhan, sementara hubungan antara orang tersebut dengan seluruh peristiwa itu belum dibuktikan secara hukum,” tegasnya.
Berdampak pada dunia pendidikan
Lulusan pendidikan Lemhanas tahun 2004 itu menilai polemik penemuan airsoft gun dan senapan angin tidak hanya menyangkut nama baik pengurus yayasan, tetapi juga berdampak terhadap peserta didik, orang tua, tenaga pendidik, serta keberlangsungan proses pendidikan.
“Sekolah merupakan ruang pendidikan. Anak-anak jangan sampai menjadi korban dari konflik orang dewasa maupun pemberitaan yang terlalu jauh dari fakta yang sudah terverifikasi,” ujarnya.
Ia menyarankan agar pihak sekolah dan yayasan memberikan klarifikasi resmi secara tertulis melalui satu pintu, yang memuat kronologi kejadian, status kepengurusan, akses masing-masing pihak saat peristiwa terjadi, serta fakta-fakta yang telah dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum.
Hak jawab dan mekanisme Dewan Pers
Turnya mengatakan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kalau terdapat berita yang keliru, jangan langsung membangun perang opini. Dokumentasikan seluruh pemberitaan, petakan bagian mana yang dianggap tidak benar, kemudian sampaikan hak jawab secara resmi kepada masing-masing perusahaan pers,” ujar mantan wartawan nasional yang kini berprofesi sebagai dosen dan advokat tersebut.
Menurutnya, apabila sengketa berkaitan dengan produk jurnalistik, mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Polisi: 995 pucuk adalah senapan angin
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan dari 996 pucuk yang ditemukan, sebanyak 995 merupakan senapan angin dan satu pucuk merupakan senjata api jenis Franchi SPAS-15 kaliber 12 GA.
“Yang paling utama, kami meluruskan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa temuan barang berupa senjata itu adalah senjata angin,” kata Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat pekan lalu.
Turnya menilai penjelasan resmi kepolisian harus menjadi rujukan utama dalam pemberitaan agar publik tidak memperoleh gambaran yang keliru.
“Apa yang harus dicari adalah kebenaran. Siapa yang memiliki dan menguasai barang tersebut, bagaimana barang itu berada di lokasi, apakah legal atau ilegal, dan apakah benar terdapat hubungan dengan tindak pidana tertentu. Setelah itu biarkan hukum yang menentukan,” ujarnya.
Ia juga meminta kepolisian terus memberikan informasi yang terukur mengenai perkembangan penyelidikan tanpa membuka materi yang bersifat rahasia.
“Proses hukum harus berbicara melalui alat bukti, bukan melalui asumsi dan penghakiman di media sosial,” pungkas Turnya.
-
News5 days agoDuta Elok Persada dan upaya membangun ekosistem bisnis di industri kecantikan dan kesehatan
-
News4 weeks agoIwakum Kecam Pernyataan Hotman Paris yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan
-
Entertainment3 weeks agoAldo Sianturi Bahas Perubahan Ekosistem Musik, Algoritma, A&R, hingga Tantangan Musisi di Era Digital
-
Hukum3 weeks agoMachi Achmad Kecewa Tuntutan Jaksa dan Vonis 6 Bulan terhadap Terdakwa Kasus Penganiayaan Darwin-Angel
-
Olahraga4 weeks agoNobar Piala Dunia di Gedung KNPI Jadi Momentum PPI Pererat Silaturahmi Pemuda
-
News2 weeks agoKP2MI Perkuat Kepatuhan P3MI untuk Tingkatkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi
-
Hukum2 weeks agoSidang Tipikor: Sejumlah Kepala Dinas Mengaku Dimintai Uang untuk THR dan Ulang Tahun Bupati Pekalongan Nonaktif
-
Infotainment2 weeks agoBritney Davanya Manese Bersinar di BTN Indonesia Fashion Week 2026, Siap Melangkah ke Panggung ASEAN
