Jakarta – Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) menetapkan 3 tersangka korupsi satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2016.

“Telah melakukan penetapan terhadap tiga orang tersangka,” kata Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Andi Suci, Direktur Penindakan Jampidmil di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu malam, (7/5/2025).

“‎Tim Penyidik Koneksitas Jampidmil menetapkan ketiga tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No. 78A/PM/PMpd.1/05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

Adapun tiga tersangkanya, yakni‎ Laksamana Muda TNI Purnawirawan (Purn) LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka No. Tap 11/PM/PMpd 105/2025 tanggal 5 Mei 2025,” ujarnya.

‎Kemudian, ATVDH selaku tenaga ahli satelit Kemhan. Dia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan tersangka No. Tap 12/PM/PMpd1 05/2025 tanggal 5 Mei 2025.

Selanjutnya, GK selaku CEO Navayo International AG ditetapkan berdasarkan penetapan tersangka No. Tab 13/PM/PMpd 1 05/2025 tanggal 5 Mei 2025.‎

Andi menjelaskan, kasus dugaan korupsi satelit slot orbit 123 derajat BT tersebut bermula dilakukannya penandatanganan kontrak antara Kemhan dengan Navayo International AG.

Penandatanganan kontrak pengadan‎ tersebut berdasarkan Agreement Prohibition of User Terminal and Related Services and Equipment pada 1 Juli 2016. 

Penandatanganan tersebut, ujar Andi, juga berdasarkan agreement tanggal 15 September 2016. Kontrak tersebut ditandatangani oleh ‎LNR dan GK.

Kontrak tersebut tentang Perjanjian Penyediaan Terminal Pengguna Jasa dan Peralatan yang terkait Agreement for the Provision of User Terminal and Related Service and Equipment.

“Senilai 34.194.300 USD dan berubah menjadi 29.900.000 USD,” kata Andi.

Ia mengungkapkan, pendandatanganan kontrak antara Navayo International AG dengan Kemhan yang diwakili LNR dan GK itu dilakukan tanpa tersedianya anggaran. 

Selain itu, penunjukan Navayo International AG, perusahaan asal Hongaria itu sebagai pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa.

“Navayo International AG juga merupakan rekomendasi aktif dari tersangka ATVDH‎,” ucapnya.

Selanjutnya, pihak Navayo International AG mengklaim telah melakukan pekerjaan berupa pengiriman barang dan program kepada Kemhan Republik Indonesia.

Klaim tersebut, lanjut Andi, berdasar pada 4 buah Certificate of Performance (CoP) yang telah ditandatangani oleh Letkol Tek JKG dan Kolonel CHB MRI atas persetujuan Mayjen TNI Purn BH dan Laksamana Muda TNI Purn LNR.

CoP tersebut telah disiapkan oleh tersangka ATVDH dan GK tanpa dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang yang dikirim Navayo terlebih dahulu.

Pihak Navayo International AG kemudian melakukan penagihan kepada Kemhan Republik Indonesia dengan mengirimkan 4 invoice atau permintaan pembayaran dan CoP.

“Namun sampai dengan tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI tidak tersedia anggaran,” ujarnya.

‎Setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan Navayo diperoleh hasil bahwa berdasaran hasil laboratorium terhadap sampling ‎550 buah handphone yang dikirim perusahaan tersebut bukan merupakan handphone satelit.

‎Selain itu, ujar Andi, tidak terdapat secure chip inti sebagaimana spekifikasi teknis yang dipersyaratkan di dalam kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan master program yang dibuat Navayo, yaitu sebanyak 12 buku millstone dan 3 submission setelah dinilai oleh ahli satelit, kesimpulannya bahwa pekerjaan Navayo International AG tidak dapat membangun sebuah program user terminal.

Selain itu, ‎hasil pekerjaan Navayo International AG terhadap user terminal tidak pernah diuji terhadap Satelit Artemis yang berada di Slot Orbit 123 BT.

“Barang-barang yang dikirim Navayo International AG tidak pernah dibuka dan diperiksa,” tandasnya.

Berdasarkan tagihan yang disampaikan Navayo, Kemhan Republik Indonesia harus membayar sejumlah 20.862.822 USD kepada Navayo.

Jumlah itu, kata Andi, berdasarkan Final Award Putusan Arbitrase Singapura karena telah menandatangani CoP.

Sedangkan menurut perhitungan dari BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navajo International AG itu telah menimbulkan kerugian negara sejumlah 21.384.851.89 USD.

Untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah 20.862.822 USD berdasarkan final award putusan Arbitrase Singapura dan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia Rumah Dinas Atase Pertahanan dan Rumah Dinas atau Apartemen Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris.

Permohonan penyitaan tersebut disampaikan oleh ‎juru sita di Paris terhadap putusan Pengadilan Paris yang mengesahkan putusan Tribunal Arbitrase Singapura tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan oleh Navayo International AG.

“[Ini] atas putusan Arbitrase Internasional Commercial Court atau ICC Singapura,” katanya.

‎Tim Penyidik KoneksitasJampidmil telah memeriksa ‎52 orang saksi dari kalangan sipil, 7 dari militer (TNI), dan 9 orang ahli yang di antaranya 6 orang ahli satelit dan sisanya merupakan ahli hukum dan keuangan negara.

Jampidmil Kejagung menyangka LNR, GK, dan ATVDH melanggar sangkaan primer, yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Sangkaan subsider, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Lebih subsider, Pasal 8 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

‎“Kami mohon doa restu kepada kawan-kawan sekalian supaya tim penyidik bisa melaksanakan tugas secara maksimal,” katanya.