News
Hari Paru Sedunia, PDPI: Paru Sehat Hidup Sehat
Jakarta – Memperingati Hari Paru Sedunia Sedunia (World Lung Day) yang jatuh pada tanggal 25 September 2025 menjadi momentum global untuk mengingatkan bahwa paru adalah organ vital penompang kehidupan Manusia. Terkait itu, Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDIP) menggelar jumpa pers secara virtual (daring) pada Kamis, 25 September 2025.
Adapun tema peringatan Hari Paru Sedunia Sedunia (World Lung Day) 2025 kali ini adalah ‘’Healthy Lungs, Healthy Life,’’ kampanye ini berfokus pada peningkatan kesadaran akan penyakit paru-paru yang dapat dicegah, kebutuhan akan udara bersih, advokasi untuk berhenti merokok, dan investasi dalam penelitian serta layanan kesehatan paru.
DR. Dr. Arif Riadi, Sp.P(K), MARS., Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengajak seluruh elemen masyarakat, tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan pembuat kebijakan untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru dan mengambil langkah nyata guna mencegah serta mengurangi beban penyakit paru di Indonesia.
Dikatakan Dr. Arif bahwa Hari Paru Sedunia, yang diperingati setiap tahun untuk menyoroti pentingnya kesehatan paru, memperkuat upaya pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit paru, serta
meningkatkan dukungan kebijakan dan kesadaran masyarakat.
“Penyakit Paru Obstruktif
Kronis (PPOK), Infeksi Pernapasan bawah (Pneumonia), Kanker Paru, dan Tuberkulosis menjadi empat dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia,” ungkapnya.
Ketum PDPI mengungkapkan, Indonesia menghadapi beban penyakit paru yang besar. Data World Health Organization (WHO) melaporkan kasus baru Tuberkulosis (TB) lebih dari satu juta dan lebih dari 100.000 kematian setiap tahun. Pneumonia menyebabkan lebih dari 300 ribu kasus dan lebih dari 50
ribu kematian per tahun.
“Sementara itu, Kanker paru dengan lebih dari 30 ribu temuan kasus baru menduduki posisi puncak penyebab kematian akibat kanker dengan kematian lebih dari 20 ribu per tahun. Sekitar 9 juta orang menderita PPOK dan 12 juta orang menderita asma di Indonesia,” sebutnya.
Infeksi Jamur paru (mikosis paru) juga semakin meningkat, terutama pada pasien dengan sistem kekebalan tubuh rendah serta memiliki penyakit sebelumnya seperti HIV/AIDS, pasien di ruang rawat intensif / ICU atau sakit berat, serta pasien bekas TB dengan kerusakan
jaringan paru.
Penyakit paru akibat pekerjaan berhubungan dengan pajanan debu, asap industri, dan zat kimia berkontribusi pada kerusakan paru kronis seperti Pneumokoniosis, Penyakit Paru Interstitial, Penyakit Pleura (selaput paru), penyakit paru pada bekas TB.
Faktor Risiko Penyakit Paru
Faktor risiko penyakit paru utama adalah merokok. Lebih dari 36% orang dewasa Indonesia adalah perokok aktif. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menyebutkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang.
Lebih dari 70% laki-laki di Indonesia adalah perokok dan 56,5% diantaranya adalah anak dan remaja usia 15-19 tahun. Anak muda menjadi target sasaran sebagai konsumen perokok konvensional maupun VAPE.
WHO menyebutkan bahwa peningkatan konsumsi rokok di Indonesia mengancam generasi muda. Muncul penggiringan opini bahwa VAPE dapat menjadi cara untuk berhenti merokok, sebuah kesalahan yang fatal. Rokok konvensional maupun elektrik/VAPE menyebabkan lebih dari 268 ribu kematian setiap tahun, menurut data Tobaccco Atlas.
Pajak cukai rokok di Indonesia sebesar maksimal 57% sebagai upaya mengurangi daya beli rokok untuk mencegah penyakit paru, jantung, saraf dan organ lainnya, sekaligus menekan dampak lingkungan (limbah puntung, polusi udara, deforestasi tembakau).
Studi WHO dan Bank Dunia melaporkan setiap kenaikan 10% harga rokok dapat menurunkan konsumsi rokok sebesar 4-6% di negara berpenghasilan menengah-rendah seperti Indonesia.
Studi Health Care cost of Smoking di Indonesia tahun 2019 menyebut biaya kesehatan langsung akibat rokok
sebesar 17,9 – 27,7 Trilyun rupiah dan sebagian besar (56-59%) atau 10-16 Trilyun rupiah ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Data Center for Indonesian’s
Strategic Development Initiative (CISDI) menyebutkan beban biaya langsung dan tidak langsung
dampak akibat rokok sebesar 410 Trilyun rupiah. Sementara pemasukan cukai rokok yang diberikan kepada negara hanya sebesar 147,7 Trilyun rupiah (tahun 2017) dan meningkat menjadi 216,9 Trilyun rupiah (tahun 2024).
Tidak mengherankan bila Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa beban kesehatan negara akibat rokok lebih besar daripada pendapatan dari cukai rokok.
Ancaman lain berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2023 tercatat 487 kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi.
Selain itu, polusi udara dari kendaraan, industri, pabrik, biomass rumah tangga memperburuk kondisi paru masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok usia sensitif, serta menyebabkan puluhan ribu kematian termasuk mempercepat kematian prematur.
Perubahan iklim dan suhu yang lebih panas meningkatkan konsentrasi polutan seperti ozon, partikel halus (PM 2,5). Cuaca yang ekstrim dan kelembapan tinggi mempermudah
penyebaran infeksi melalui saluran napas. Kemarau panjang memudahkan kebakaran hutan dan tanah gambut. Semua ini berkontribusi menjadi faktor yang memicu penyakit paru akut
dan memperberat penyakit paru kronis.
Upaya mengurangi beban penyakit paru
Upaya preventif atau pencegahan penyakit paru harus terus diperkuat, termasuk imunisasi, skrining, edukasi, serta penguatan regulasi melalui standar emisi, kenaikan cukai rokok,
kawasan tanpa rokok (KTR), dll.
Upaya lain melalui inovasi medis juga terus dikembangkan untuk menyelamatkan pasien dengan penyakit paru berat/kronik, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
Terapi stem cell (sel punca) masih terus diteliti, terapi oksigen hiperbarik, intervensi paru (termasuk bronkoskopi dan stent), serta pemanfaatan artificial intelligence/kecerdasan buatan, big data dan telemedicine juga harus dioptimalkan untuk mendukung terapi personal (personal medicine) dengan akses yang mudah, terjangkau, bermutu dan cepat.
Seruan untuk Semua
Setiap individu bisa mengambil langkah nyata menjaga paru, dengan beberapa usaha seperti:
- Menghindari polusi udara dalam gedung (asap pembakaran sampah, biomass, obat nyamuk, cat, pembersih ruangan dll) dan luar gedung (emisi kendaraan bermotor, industri, pabrik, bahan kebakaran hutan dan lahan gambut, debu jalan, bencana alam, polusi pertanian dll) dengan menggunakan masker.
- Berhenti atau tidak mulai merokok serta menjauhi asap rokok orang lain termasuk rokok konvensional dan rokok elektrik (VAPE)
- Vaksinasi (influenza, pneumokokus, RSV, pertusis) dapat melindungi paru dari infeksi yang berat.
- Aktivitas fisik dan olahraga teratur untuk melatih kapasitas paru.
- Konsumsi bergizi dan tidur berkualitas mendukung fungsi paru dan sistem kekebalan tubuh
- Lakukan pemeriksaan berkala, deteksi dini dan konsultasi pada layanan kesehatan bagi orang risiko tinggi atau bergejala paru dan pernapasan seperti batuk, dahak, sesak, batuk darah, nyeri dada, napas berbunyi dan lainnya.
Kami juga menyerukan dukungan dan kolaborasi bersama Pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan dan Kementerian lain yang terkait serta menyerukan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat regulasi udara bersih, regulasi rokok, regulasi
tatalaksana penyakit paru, regulasi pembiayaan kesehatan, memperluas akses spirometri, obat inhalasi, kemoterapi, terapi biologik dan lainnya.
“Serta mendukung penelitian dan pengembangan diagnostik dan terapi baru di Indonesia. Kita harus terus bergerak bersama organisasi / lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh publik, tokoh agama serta berbagai media massa untuk menjadikan Indonesia sehat pernapasan,” tambahnya.
Menutup, Ketum PDPI menyatakan, Paru yang sehat adalah dasar kehidupan yang sehat. Mari bersama masyarakat, tenaga
kesehatan, dan pemerintah wujudkan Indonesia dengan udara yang lebih bersih, bebas asap rokok, dan layanan kesehatan paru yang lebih merata.
“Hari Paru Sedunia 2025 adalah saat yang tepat untuk mulai menjaga paru kita, karena paru sehat berarti hidup sehat,” Pungkas, DR. Dr. Arif Riadi, Sp.P(K), MARS., Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
News
BNN dan TNI AD Perkuat Sinergi P4GN Hadapi Ancaman Narkotika
JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia memperkuat sinergi dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, Suyudi didampingi para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BNN RI. Pertemuan menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi kedua institusi dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin kompleks.
Kepala BNN RI menyampaikan apresiasi atas dukungan serta kerja sama TNI AD dalam membantu pelaksanaan program P4GN. Menurutnya, persoalan narkotika tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai komponen bangsa.
Suyudi menegaskan bahwa permasalahan narkotika merupakan perhatian serius yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan nasional.
Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan komitmen TNI AD untuk terus mendukung langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman narkotika di Indonesia.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kewaspadaan di wilayah tugas, serta optimalisasi kerja sama dengan BNN dalam mendukung pelaksanaan P4GN.
Kolaborasi BNN dan TNI AD diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan sekaligus penanganan permasalahan narkotika secara lebih komprehensif. Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Melalui audiensi tersebut, BNN dan TNI AD menegaskan komitmen untuk terus mempererat sinergi kelembagaan demi memperkuat perlindungan masyarakat, menjaga ketahanan nasional, serta mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
#WarOnDrugsForHumanity
Biro Humas dan Protokol BNN RI
News
Nama Keluarga Arafiq Kembali Disorot, Fahd A. Rafiq Diamankan KPK dalam OTT HGB Bogor
JAKARTA — Nama keluarga Arafiq kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Fahd termasuk dalam 17 orang yang diamankan KPK dalam OTT pada Senin, 14 September 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut operasi tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah pejabat pertanahan dan pihak lainnya. Di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.
KPK juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing. Uang tersebut ditemukan dalam boks, kardus, hingga koper dengan jumlah sekitar 20 koper. Saat proses awal pemeriksaan, KPK menyebut nilai uang yang diamankan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Budi mengatakan keterangan dari para pihak yang diamankan diperlukan untuk mendalami rangkaian peristiwa sekaligus mengungkap konstruksi perkara. KPK kemudian melakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukum masing-masing pihak.
Sorotan terhadap Fahd turut mengingatkan publik pada perkara hukum yang sebelumnya menjerat sang adik, Fadia Arafiq. Fadia merupakan Bupati Pekalongan nonaktif yang ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat pengondisian sejumlah proses pengadaan sehingga perusahaan tertentu dapat memenangkan proyek. KPK juga menyebut perusahaan keluarga Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya, memenangkan tender pengadaan barang dan jasa pada 21 satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pekalongan sepanjang 2025.
Meski sama-sama menjadi sorotan KPK, kedua perkara tersebut merupakan perkara yang berbeda. Kasus Fahd berkaitan dengan dugaan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor, sedangkan perkara Fadia berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.
KPK masih melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masing-masing perkara untuk mengungkap secara lebih rinci dugaan perbuatan, aliran uang, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
News
Bantuan Kemanusiaan Tentara Jepang Merupakan Implementasi dari Diplomasi Pertahanan/DCA
Mempawah – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kapal Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) JS Kunisaki beserta tiga helikopter CH-47 Chinook di Mempawah, untuk mendukung percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat, Selasa (15/9/2026)
Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi secara langsung kepada seluruh unsur pimpinan pasukan bela diri Jepang yang berada di atas Kapal JS Kunisaki. Menhan sempat melaksanakan diskusi bersama para pimpinan delegasi Jepang, yang meliputi Joint Force Commander Col Nakahara Syunzi, 1st Amphibious Squadron Commander Col Noma Toshihide, JS Kunisaki Commander Lt. Col Osanai Tetsuya, CH-47 Squadron Commander Lt. Col Wakatsuki, dan pimpinan tim aju Col. Ichihasi.
Pada kesempatan itu, Menhan Sjafrie menerima laporan langsung terkait kondisi serta perkembangan operasional pasukan Jepang di lapangan. Kehangatan komunikasi semakin terjalin ketika Menhan Sjafrie juga sempat berinteraksi secara langsung melalui sambungan telepon dengan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi. Dan secara langsung Menhan Jepang memberikan instruksi kepada jajarannya.
“Sebagai Menteri Pertahanan, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas respons cepat dalam memberikan bantuan helikopter CH-47 yang dilengkapi kemampuan pemadaman kebakaran,” ujar Menhan Sjafrie.
Kolaborasi antara TNI dan tentara Jepang semakin dikuatkan dengan hadirnya tiga safety officer dari masing-masing matra yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang ditugaskan untuk mendukung koordinasi operasional pelaksanaan bantuan. Menhan Sjafrie menegaskan bahwa kehadiran bantuan ini merupakan wujud konkret dari implementasi hubungan bilateral serta Kerja Sama Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) antara Indonesia dan Jepang, yang berlandaskan pada prinsip mutual respect dan mutual benefit.
Lebih lanjut, Menhan menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan ini bergabung dengan Satgas TNI untuk membantu BNPB. Meskipun kemampuan nasional tetap dikerahkan secara penuh, dukungan dari Jepang diintegrasikan agar penanganan bencana dapat berjalan semakin cepat dan efektif. Dalam perkembangannya, disiapkan pula rencana pergeseran daerah operasi ke wilayah selatan Kalimantan Barat, tepatnya di Ketapang, seiring dengan kondisi wilayah yang dinilai lebih memadai bagi optimalisasi operasional alutsista helikopter CH-47.
Di sisi lain, suasana keakraban terasa di sela-sela peninjauan ketika pasukan Jepang menyampaikan sangat menikmati sajian menu makanan khas Indonesia, sehingga turut merasakan kekerabatan serta persahabatan yang kuat dari pihak tuan rumah.
Menhan Sjafrie berharap integrasi alutsista dan soliditas kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata di lapangan, mempercepat pemadaman titik api, serta melindungi masyarakat dari dampak Karhutla.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kemampuan yang ada dapat digunakan untuk melindungi masyarakat, mempercepat pemadaman, dan mengurangi dampak Karhutla. Itulah manfaat nyata dari hubungan baik dan diplomasi pertahanan Indonesia dan Jepang,” pungkas Menhan Sjafrie. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
-
News1 week agoWonderful Thailand! Duta Elok Persada dan Para DEPpreneur Siap Ukir Prestasi di DEP Extravaganza 10
-
Hukum4 weeks agoAhli Hukum Nilai Penetapan Febrie Adriansyah sebagai Tersangka TPPU Wujud Asas Keseimbangan
-
News4 weeks agoWaduh! Ruben Onsu Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan
-
Sosial4 weeks agoMasjid Al-Akbar Cibubur Gelar Cek Kesehatan Gratis, Warga Antusias Ikut Pemeriksaan
-
News4 weeks agoPrabowo Febriyanto Ditangkap TEKAB 308 Polda Lampung, Polisi Dalami 14 Laporan
-
Hukum4 weeks agoUsai Mangkir, Pemilik Ruko di Batam Diperiksa BNN
-
Hukum4 weeks agoRSO Diduga Ruben Onsu, Kasus Investasi Bodong Ini Bikin Geger
-
Entertainment4 weeks agoEdukasi Bahaya Narkoba di RBCC Dikemas dengan Konsep Edutainment
