Kasus dugaan malapraktik yang menyeret Jeni Rahmadial Fitri alias JRF masih menjadi sorotan publik. Mantan finalis Puteri Indonesia Riau 2024 itu ditangkap Polda Riau usai diduga membuka klinik kecantikan ilegal dan melakukan tindakan medis tanpa kompetensi.

Sejumlah korban disebut mengalami luka serius usai menjalani prosedur facelift dan eyebrow facelift. Mulai dari pendarahan hebat, infeksi bernanah, hingga cacat permanen pada area wajah dan kepala.

Menanggapi kasus tersebut, dokter estetika Dr Wenny Tan menegaskan bahwa prosedur seperti facelift dan eyebrow facelift merupakan tindakan medis yang kompleks dan tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Untuk tindakan medis apa pun, termasuk facelift atau eyebrow facelift, itu harus dilakukan oleh dokter yang berkompetensi. Tidak bisa sembarangan,” kata Dr Wenny.

Menurutnya, tindakan operasi wajah membutuhkan pemahaman mendalam mengenai anatomi, mulai dari lapisan kulit hingga jaringan di

Perubahan penampilan Ria Ricis setelah menjalani prosedur rhinoplasty menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak netizen menilai bentuk wajah Ricis ikut berubah setelah operasi hidung tersebut.

Menanggapi hal itu, dokter estetika Dr. Wenny Tan menjelaskan bahwa perubahan pada hidung memang dapat memengaruhi keseluruhan tampilan wajah seseorang karena posisi hidung berada tepat di tengah wajah.

“Biasanya kalau kita melakukan rhinoplasty memang membawa perubahan yang cukup bermakna dari keseluruhan wajah kita. Karena hidung letaknya di tengah muka,” ujar Dr. Wenny.

Menurutnya, tujuan utama rhinoplasty bukan sekadar membuat hidung lebih tinggi atau mancung, melainkan menciptakan bentuk yang harmonis dengan struktur wajah pasien.

“Seseorang punya keunikan wajah masing-masing. Jadi sebisa mungkin hasil rhinoplasty dibuat harmonis dengan keseluruhan wajah,” jelasnya.

Belakangan, netizen juga membandingkan penampilan terbaru Ria Ricis dengan sejumlah artis lain. Ada yang menyebut dari samping Ricis terlihat mirip Irish Bella, sementara dari depan dinilai menyerupai Anya Geraldine.

Dr. Wenny menegaskan bahwa setiap tindakan estetika tetap memiliki risiko medis, termasuk rhinoplasty. Risiko tersebut bisa berupa infeksi, pembengkakan, memar, hingga perubahan bentuk hidung apabila proses penyembuhan tidak berjalan optimal.

“Tindakan apa pun pasti ada risikonya. Karena itu pasien harus mengikuti semua anjuran dokter setelah operasi agar risiko bisa diminimalisasi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa hasil rhinoplasty umumnya baru terlihat sempurna setelah enam bulan pascaoperasi. Pada tiga bulan pertama, area hidung biasanya masih mengalami pembengkakan ringan.

“Kalau saya lihat, hasil rhinoplasty paling tidak bisa terlihat optimal sekitar enam bulan, karena tiga bulan pertama masih ada proses penyembuhan,” ujarnya.

Terkait ketahanan hasil operasi, Dr. Wenny menyebut rhinoplasty pada dasarnya bersifat permanen, terutama bila menggunakan implan. Namun jika menggunakan bahan biologis dari tubuh sendiri seperti tulang rawan atau tulang rusuk, bentuk hidung masih bisa berubah seiring waktu.

“Bahan biologis bisa saja diserap tubuh beberapa tahun ke depan sehingga ada sedikit perubahan, misalnya hidung menjadi lebih turun,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar tidak memiliki ekspektasi berlebihan terhadap hasil operasi hidung. Menurutnya, setiap orang memiliki batas struktur kulit dan jaringan yang harus dihormati demi menghindari komplikasi.

“Kita tidak bisa mengoperasi melebihi kekuatan kulit. Limit diri kita harus dihormati. Kalau dipaksakan terlalu tinggi, risiko komplikasi bisa terjadi,” tegasnya.

Dr. Wenny juga menyoroti fenomena artis yang menjalani operasi hidung berkali-kali demi mendapatkan bentuk tertentu. Ia mengatakan perubahan drastis biasanya tidak didapat hanya dari satu kali tindakan.

“Kalau melihat artis-artis yang hidungnya berubah drastis, biasanya operasinya bertahap, tidak satu kali langsung tinggi,” pungkasnya.

Jakarta — Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Oakwood Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada 11 hingga 12 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Reaktualisasi Tribrata dan Catur Prasetya untuk Penguatan Polri Presisi dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”.

Rakernis dihadiri langsung Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, pejabat utama Pusjarah Polri, serta peserta dari perwakilan lintas satuan kerja tingkat Mabes Polri dan kewilayahan yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.

Dalam sambutannya, Kapusjarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Pusjarah Polri memiliki peran strategis dalam menjaga, melestarikan, dan menginternalisasikan nilai-nilai kesejarahan di lingkungan kepolisian.

Menurutnya, Pusjarah Polri tidak hanya bertugas melakukan penelitian, dokumentasi, pencatatan, dan pengkajian sejarah Polri, tetapi juga menjaga sistem nilai yang menjadi identitas institusi kepolisian.

“Profesionalisme tugas Polri tidak dapat diwujudkan secara serta-merta, melainkan melalui upaya nyata yang terimplementasi melalui program dan kebijakan. Nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri,” ujar Brigjen Pol Abas Basuni S.I.K., M.H., Senin (11/05).

Ia juga menekankan bahwa semangat Polri Presisi harus dipahami dalam konteks kesejarahan, mulai dari pendekatan prediktif, responsibilitas, hingga transparansi berkeadilan.
Menurutnya, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi menjadi tanggung jawab masa kini untuk menjaga identitas bangsa dan memperkuat integritas anggota Polri di tengah perkembangan zaman.

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah menjadi sarana pengikat dan pengingat insan Bhayangkara dalam menjaga identitas bangsa serta memberikan pelayanan yang berintegritas kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dalam Rakernis tersebut, peserta mendapatkan penguatan materi dari sejumlah narasumber sebagai berikut.
Irwasum Polri yang diwakili Brigjen Pol Eddy Hermanto memberikan materi mengenai penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.

As SDM Kapolri yang diwakili Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto membahas penguatan integritas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam mendukung Polri Presisi.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan materi terkait strategi menghadapi perkembangan teknologi informasi dan pentingnya komunikasi publik di era digital.

Kadiv Humas menekankan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang fungsi kehumasan. Menurutnya, setiap personel Polri, termasuk Pusjarah Polri, memiliki peran dalam menyampaikan informasi secara profesional, terbuka, dan mudah dipahami agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh terkait kinerja kepolisian.

Ia juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital, termasuk ancaman misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Karena itu, diperlukan penguatan manajemen media dan kehadiran Polri di ruang digital melalui informasi yang faktual, akurat, dan dapat dipercaya.

“Reputasi Polri terbentuk dari akumulasi kinerja, sikap, dan interaksi personel dengan masyarakat yang dilakukan secara konsisten,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Rakernis juga menghadirkan Komisioner Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari yang membahas perspektif Kompolnas terhadap kinerja, integritas, dan profesionalisme anggota Polri.

Dalam paparannya, Kompolnas mengapresiasi langkah Pusjarah Polri dalam memperkuat internalisasi nilai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat kepada seluruh personel Polri.

Selain itu, Kadiv Propam Polri yang diwakili AKBP Dr. H. Heru Waluyo turut menyampaikan materi terkait fungsi pengawasan terhadap personel Polri dalam rangka mendukung penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi.

Menurutnya, Tribrata merupakan pedoman hidup, sedangkan Catur Prasetya menjadi pedoman kerja seluruh anggota Polri. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai tersebut dinilai penting guna meminimalisir pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana di lingkungan kepolisian.

Melalui Rakernis ini, Pusjarah Polri berharap nilai-nilai dasar kepolisian dapat terus terpelihara dan terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika perkembangan global dan tantangan era modernisasi.