Jakarta Pusat – Polisi membagikan air mineral dan makanan ringan kepada massa aksi guru honorer yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi.

Aksi unjuk rasa yang digelar Persatuan Guru Honorer Seluruh Indonesia berlangsung pada Rabu (20/5/2026) sekitar pukul 11.46 WIB. Sebanyak 4.873 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat,TNI dan Pemda diterjunkan untuk mengamankan jalannya kegiatan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengatakan pihaknya mengedepankan pola pelayanan yang persuasif dan humanis kepada peserta aksi.

“Pengamanan ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pelayanan. Kami hadir untuk memastikan kegiatan berjalan tertib sekaligus memberikan perhatian kepada peserta aksi, salah satunya dengan membagikan air mineral dan makanan ringan,” kata Reynold dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Menurut Reynold, polisi ingin memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami mengedepankan pendekatan simpatik agar tercipta suasana yang sejuk antara aparat dan masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara dan harus dijaga bersama agar tetap tertib,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian terlihat membagikan botol air mineral dan roti kepada peserta aksi di sela pengamanan. Polisi juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI guna mengantisipasi kepadatan kendaraan.

Hingga siang hari, aksi unjuk rasa berlangsung aman dan kondusif tanpa adanya gangguan berarti.

SURABAYA — Lima warga negara (WN) Korea Selatan mengaku menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp5,9 miliar yang berkaitan dengan PT Corpus Prima Mandiri. Kasus tersebut kini menyeret persoalan kepemilikan sejumlah ruko yang belakangan diketahui berada dalam status sita umum.

Salah satu korban, Hur Young Soon alias Ms Ayu, mengaku kecewa karena persoalan yang dialaminya belum juga menemukan titik terang meski telah berjalan hampir tiga tahun.

“Saya sudah menunggu hampir tiga tahun tapi belum ada kejelasan. Saya tidak bisa sabar lagi. Saya harus mengungkap kejadian yang saya alami ini,” ujar Ms Ayu kepada sejumlah media di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut Ayu, persoalan bermula sekitar tahun 2020 saat dirinya bersama empat rekannya menanamkan investasi ke PT Corpus Prima Mandiri dengan total nilai mencapai Rp5,9 miliar.

Namun dalam perjalanannya, perusahaan tersebut mengalami kepailitan. Sebagai bentuk penggantian kerugian, para investor disebut menerima aset berupa ruko.
Karena para investor berstatus warga negara asing, aset ruko tersebut kemudian diatasnamakan kepada kuasa hukum mereka bernama Rusdy.

Masalah baru muncul ketika pada November 2022 para korban mendatangi lokasi ruko. Mereka menemukan stiker pengumuman bertuliskan “Objek Ini Dalam Sita Umum” yang dipasang oleh Tim Kurator.

Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa sita umum dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2022/ PN.Niaga.Sby juncto 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tertanggal 25 Mei 2022.

Selain itu, pengumuman juga mencantumkan sejumlah sertifikat hak milik (SHM) atas nama Krishtiono Gunarso. Para korban mengaku terkejut karena sebelumnya tidak mengetahui adanya persoalan hukum terkait aset tersebut.

Sebab, aset yang dipindahnamakan ke pengacara Rusdy sudah diurus secara resmi oleh notaris bernama Palevi V Masdhak SH M.Kn.

Dalam dokumen somasi yang dikirimkan kuasa hukum korban kepada Tim Kurator, disebutkan bahwa pihak investor telah mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan dua unit ruko tersebut.

Kuasa hukum korban juga menegaskan kliennya tidak mengetahui adanya persoalan hukum antara pemilik aset dengan pihak lain.

“Kami tidak mengetahui urusan hukum antara Krishtiono Gunarso dengan pihak manapun dan kami telah meneliti surat-surat PPJB yang berkaitan dengan objek ruko tersebut dengan baik,” demikian isi somasi tersebut.

Melalui somasi itu pula, pihak korban meminta Tim Kurator tidak melakukan penjualan, pemindahtanganan, maupun penggadaian terhadap dua unit ruko yang menjadi objek sengketa.
Apabila permintaan tersebut diabaikan, pihak korban menyatakan akan menempuh langkah hukum baik pidana maupun perdata.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Corpus Prima Mandiri, Tim Kurator, maupun pihak terkait lainnya mengenai tuduhan tersebut.

Surabaya – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) RI Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo yang juga selaku Ketua Pelaksana unsur Kementerian Pertahanan dalam Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (SDM KDKMP dan KNMP) meninjau langsung pelaksanaan seleksi Mental Ideologi (MI) dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Rikkeswa) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/5/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian seleksi nasional berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan seleksi ini merupakan tahapan lanjutan rekrutmen nasional SDM KDKMP dan KNMP setelah para peserta sebelumnya mengikuti Tes Potensi Kognitif dan Kompetensi.

Dari total peserta yang mengikuti tahapan awal seleksi, sebanyak 101.158 peserta dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan berikutnya guna memperebutkan 35.476 posisi jabatan yang tersedia secara nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemhan menegaskan bahwa jajaran Kementerian Pertahanan yang tergabung dalam Panselnas berkomitmen menjaga integritas serta kualitas pelaksanaan seleksi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia terbaik bagi KDKMP dan KNMP.

“Seleksi ini dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kami ingin memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama melalui mekanisme seleksi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sekjen Kemhan.

Sekjen Kemhan juga memberikan atensi khusus terhadap tingginya antusiasme generasi muda dan para sarjana terbaik di Jawa Timur yang mengikuti proses seleksi tersebut. Menurut Sekjen, banyak peserta berasal dari perguruan tinggi unggulan seperti Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, serta Universitas Jember. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa program KDKMP dan KNMP mendapat perhatian dan kepercayaan dari kalangan akademisi muda sebagai wadah pengabdian kepada bangsa dan negara.

Selain itu, Sekjen Kemhan menekankan pentingnya integritas seluruh panitia dan pelaksana di lapangan agar proses seleksi berjalan tertib, lancar, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen nasional tersebut.

Di wilayah Surabaya, pelaksanaan seleksi dipusatkan di wilayah Kodam V/Brawijaya dengan jumlah peserta mencapai 12.491 orang. Tahapan Mental Ideologi (MI) tertulis dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, sementara pelaksanaan Rikkes dan wawancara dilaksanakan secara bertahap mulai 21 hingga 31 Mei 2026 di sejumlah fasilitas kesehatan dan lokasi seleksi yang telah ditentukan.

Secara nasional, pelaksanaan seleksi SPPI KDKMP dan KNMP dilaksanakan serentak di berbagai wilayah Indonesia mulai 20 Mei 2026 untuk tes MI tertulis dan kesehatan jiwa, kemudian dilanjutkan dengan tahapan Rikkes dan wawancara pada 21–31 Mei 2026, dengan pengecualian libur Idul Adha pada 27 Mei 2026.

Kementerian Pertahanan berharap melalui proses seleksi yang ketat dan terukur ini akan terpilih SDM unggul, berintegritas, serta memiliki kualitas mental dan kesehatan yang baik guna mendukung pelaksanaan tugas KDKMP dan KNMP ke depan.

Turut hadir mendampingi Sekjen Kemhan dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdam V/Brawijaya, Karoum Setjen Kemhan, Karo Infohan Setjen Kemhan, beserta jajaran staf Kodam V/Brawijaya. (Biro Infohan Setjen Kemhan)