JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno menilai terbukanya peluang bagi seluruh tokoh politik untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Menurut Adi, putusan MK tersebut menjadi perubahan penting dalam sistem pencalonan presiden karena tidak ada lagi hambatan bagi tokoh mana pun, termasuk Anies Baswedan, untuk mengikuti kontestasi Pilpres selama diusung oleh partai politik peserta pemilu.

“Jadi tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi tembok yang menghalangi siapapun di negara kita untuk menjadi calon presiden,” ujar Adi Prayitno dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Senin (27/7).

Adi menjelaskan, dengan dihapuskannya presidential threshold, partai politik peserta pemilu, termasuk partai baru yang telah lolos sebagai peserta Pemilu 2029, memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Cukup diusung oleh partai politik peserta pemilu. Sekalipun partai baru, maka sudah berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden,” katanya.

Pernyataan Adi tersebut muncul setelah Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat (PGR), Sahrin Hamid, menegaskan komitmen partainya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden apabila PGR resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2029.

Komitmen itu disampaikan Sahrin usai mendaftarkan Partai Gerakan Rakyat sebagai calon peserta Pemilu 2029 ke Kementerian Hukum (Kemenkum) pada Kamis (23/7/2026).

“Jawabannya adalah bila Partai Gerakan Rakyat ditetapkan menjadi partai peserta pemilu, maka oleh konstitusi dinyatakan dapat mengusulkan calon Presiden Republik Indonesia, maka sudah dipastikan calon presidennya adalah Anies Rasyid Baswedan,” tegas Sahrin.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal awal bahwa dinamika politik menuju Pilpres 2029 mulai menghangat. Dengan aturan baru pasca putusan MK, peluang munculnya lebih banyak calon presiden diperkirakan akan semakin besar, seiring terbukanya kesempatan bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengusung kandidat tanpa harus memenuhi syarat ambang batas pencalonan seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.

JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) memperingati hari lahir ke-27 dengan meluncurkan manifesto program juang bertajuk “Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Momentum tersebut dihadiri Ketua Umum LMND Yoga Aldo Novensi, Sekretaris Jenderal LMND Riski Oktara Putra, serta Wakil Menteri Perindustrian RI H. Faisol Riza, S.S., M.A.

Ketua Umum LMND Yoga Aldo Novensi mengatakan, peringatan 27 tahun organisasi bukan sekadar perayaan ulang tahun. Momentum tersebut menjadi ruang untuk merefleksikan perjalanan LMND sekaligus memperkuat arah perjuangan organisasi di masa mendatang.

“27 tahun ini bukan hanya sekadar soal angka. Dengan umur atau angka 27 ini, LMND tetap konsisten berjuang di garis rakyat. Itu yang kita harapkan dalam momentum ini, kembali merefleksi gerakan-gerakan LMND ke depan,” ujar Yoga.

Dalam perayaan tersebut, LMND juga memperkenalkan manifesto yang menjadi arah perjuangan organisasi. Gagasan utama yang diusung adalah politik redistribusi untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Sekretaris Jenderal LMND Riski Oktara Putra mengatakan, manifesto tersebut lahir dari upaya LMND untuk melihat persoalan bangsa hingga ke akar masalahnya.

Menurutnya, ketimpangan sosial dan jurang kemiskinan antara kelompok kaya dan miskin masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi.

“LMND melihat bahwa ketimpangan sosial, jurang kemiskinan antara yang kaya dan yang miskin ini bukannya makin menyempit, tetapi makin lebar,” kata Riski.

Melalui gagasan politik redistribusi, LMND mendorong agar kekayaan dan sumber daya dapat didistribusikan secara lebih adil. Menurut Riski, hal tersebut mencakup kekayaan finansial, sumber daya alam, tanah, hingga ilmu pengetahuan.

“Bagaimana kekayaan itu didistribusikan ulang, entah itu kekayaan finansial, kekayaan sumber daya alam, kekayaan tanah yang hari ini dikuasai oleh segelintir orang, tapi juga kekayaan ilmu pengetahuan,” jelas Riski.

LMND kemudian menawarkan tiga gagasan utama yang menjadi bagian dari manifesto tersebut. Ketiganya adalah pajak kekayaan, land reform, serta pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Riski mengatakan, gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya dan pendidikan berkualitas.

“Harapan LMND yaitu gagasannya yang pertama adalah pajak kekayaan, yang kedua adalah land reform, dan yang ketiga adalah pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis,” ujarnya.

Menurut Riski, politik redistribusi menjadi gagasan besar LMND untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.

“Gagasan besarnya adalah politik redistribusi,” kata Riski.

Dihadiri Wakil Menteri Perindustrian

Wakil Menteri Perindustrian RI H. Faisol Riza turut hadir dalam perayaan 27 tahun LMND tersebut.

Yoga mengatakan, Faisol mengapresiasi perjalanan LMND yang selama 27 tahun tetap membawa isu-isu kerakyatan. Ia juga berharap LMND tetap berada di garis perjuangan rakyat dan terus melawan berbagai bentuk ketidakadilan.

“Mas Wamen mengapresiasi dan berharap LMND tetap teguh di garis massa, tetap melawan segala bentuk ketidakadilan,” kata Yoga.

Selain Wakil Menteri Perindustrian, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi kepemudaan.

Di antaranya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayor Iwan Sembiring, Ketua Umum LMND pertama Muhammad Sofyan, Ketua Umum LMND ketiga Iwan Dwi Laksono, serta sejumlah pimpinan organisasi Cipayung Plus.

Perwakilan LMND dari berbagai daerah juga hadir dalam kegiatan tersebut, seperti Banten, Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, hingga Manado.

Memasuki usia ke-27 tahun, LMND menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu kerakyatan. Di tengah dinamika organisasi dan perubahan zaman, LMND menyatakan akan tetap memperjuangkan agenda keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

“Yang paling penting adalah kita membuktikan bahwa LMND tetap konsisten di garis rakyat dengan isu-isu kerakyatan,” pungkas Riski.

SURAKARTA – Karaton Surakarta Hadiningrat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kepastian hukum, adat, sejarah, dan kelembagaan sebagai dasar dalam menjaga keberlangsungan karaton sebagai warisan budaya bangsa.

Penegasan itu disampaikan Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat, GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng, Jumat (24/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap masa depan Karaton Surakarta Hadiningrat yang berkembang melalui pemberitaan media, diskusi publik, media sosial, hingga petisi masyarakat.

Karaton menilai perhatian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Karaton Surakarta Hadiningrat masih memiliki arti penting dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.

Karaton tidak hanya dipandang sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan Jawa, penjaga adat dan tradisi, sumber pendidikan sejarah, serta bagian dari perjalanan peradaban bangsa Indonesia.

“Kami menghormati seluruh aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian Karaton Surakarta Hadiningrat,” kata Gusti Moeng dalam keterangan tertulisnya.

Dorong penyelesaian secara objektif

Karaton Surakarta Hadiningrat menyadari bahwa dinamika yang berlangsung selama bertahun-tahun telah melahirkan berbagai pandangan di tengah masyarakat.

Karena itu, Karaton menilai penyelesaian persoalan yang ada tidak seharusnya diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah.

“Yang lebih penting adalah menghadirkan kepastian hukum, kepastian adat, kepastian sejarah, dan kepastian kelembagaan melalui proses yang objektif, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Gusti Moeng.

Karaton berharap proses penyelesaian dapat ditempuh melalui dialog, musyawarah, serta mekanisme yang menghormati hukum dan nilai-nilai budaya.

Tegaskan kedudukan Lembaga Dewan Adat

Dalam pernyataan tersebut, Karaton Surakarta Hadiningrat juga menegaskan kedudukan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat.

Lembaga Dewan Adat disebut sebagai bagian dari struktur kelembagaan Karaton dan menjadi wadah keluarga besar dinasti.

Lembaga tersebut merepresentasikan keluarga besar Sentana Dalem Trah Pakubuwono II hingga Pakubuwono XIII.

Karaton menyatakan Lembaga Dewan Adat memiliki peran dalam menjaga paugeran, adat istiadat, nilai-nilai budaya, kesinambungan sejarah, serta martabat Karaton Surakarta Hadiningrat.

“Keberadaan Lembaga Dewan Adat mencerminkan semangat musyawarah, tanggung jawab kolektif, dan kesinambungan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun,” kata Gusti Moeng.

Apresiasi terhadap dukungan pemerintah

Karaton Surakarta Hadiningrat juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam mendukung pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Karaton sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Karaton menyebut Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 12 Januari 2026 menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Surakarta Hadiningrat.

Menurut Karaton, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan revitalisasi Karaton Surakarta Hadiningrat.

Karaton juga menekankan pentingnya koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan musyawarah dengan Pengageng Sasana Wilapa, Ketua Lembaga Dewan Adat, serta keluarga besar Karaton Surakarta Hadiningrat.

“Karaton Surakarta Hadiningrat siap mendukung setiap langkah Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan memperkuat pelindungan dan pengembangan Karaton sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Gusti Moeng.

Buka peluang dialog dan kajian ilmiah

Karaton Surakarta Hadiningrat menyatakan menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai, tertib, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Karaton juga menyambut baik apabila Pemerintah memandang perlu memfasilitasi dialog, kajian, atau mekanisme penyelesaian yang melibatkan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi.

Selain itu, Karaton berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi instrumen pendukung dalam proses pencarian kebenaran.

Termasuk di antaranya pemeriksaan DNA apabila dipandang relevan dan dipertimbangkan dalam suatu proses.

Namun, Karaton menegaskan pemeriksaan ilmiah harus dilakukan secara profesional, independen, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pemeriksaan tersebut juga harus menghormati hak asasi manusia dan hak atas privasi.

“Hasil pemeriksaan ilmiah harus dipertimbangkan bersama fakta sejarah, silsilah, paugeran adat, dokumen yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku,” kata Gusti Moeng.

Lima sikap resmi Karaton

Dalam pernyataannya, Karaton Surakarta Hadiningrat menyampaikan lima sikap resmi.

Pertama, menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Kedua, mendukung penyelesaian berbagai dinamika melalui mekanisme yang objektif, transparan, profesional, dan berkeadilan.

Ketiga, mendukung peran Pemerintah Republik Indonesia dalam memperkuat pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan revitalisasi Karaton sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Keempat, mengedepankan persatuan dan rekonsiliasi serta menghindari tindakan maupun pernyataan yang dapat memperuncing perbedaan.

Kelima, meneguhkan komitmen untuk terus melestarikan adat istiadat, budaya, sejarah, seni, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.

Gusti Moeng mengatakan, Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan amanah sejarah, budaya, dan bangsa yang diwariskan lintas generasi.

“Karaton Surakarta Hadiningrat bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan warisan budaya bangsa yang hidup dan harus terus dijaga bersama,” ujarnya.

“Menjaga Karaton berarti menjaga identitas, memelihara nilai-nilai luhur, serta mewariskan peradaban kepada generasi mendatang,” lanjut dia.

Karaton Surakarta Hadiningrat berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, persatuan, dan rekonsiliasi dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang.

Karaton menilai kepentingan pelestarian budaya perlu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok agar keberadaannya tetap terjaga sebagai pusat kebudayaan, sejarah, pendidikan, seni, dan peradaban Jawa.