JAKARTA — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali menyampaikan pandangan kritis mengenai semakin luasnya keterlibatan prajurit TNI dalam sejumlah program pemerintah yang berada di ranah sipil.

Pandangan tersebut disampaikan Gatot dalam webinar bertajuk “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab”, Rabu (19/8/2026). Ia secara khusus menyoroti keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Gatot, keterlibatan prajurit dalam program tersebut bukan karena keinginan institusi TNI, melainkan karena menjalankan perintah.

Gatot menilai persoalannya bukan terletak pada kemampuan TNI untuk membantu pekerjaan sipil. Menurutnya, TNI memiliki organisasi, disiplin, personel, serta kemampuan logistik yang sangat besar sehingga secara kapasitas mampu menjalankan berbagai tugas.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemampuan tersebut semestinya digunakan secara rutin untuk mengerjakan berbagai program yang sebenarnya dapat ditangani oleh institusi sipil.

Pandangan tersebut berkaitan erat dengan prinsip civilian control dalam negara demokrasi. Kendali sipil terhadap militer tidak berarti militer harus menjadi pelaksana berbagai program pemerintahan sipil.

Sebaliknya, profesionalisme militer justru membutuhkan batas yang jelas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil.

Pemikiran Samuel Huntington mengenai military professionalism juga relevan dalam melihat persoalan tersebut. Militer memiliki keahlian khusus, mulai dari pertahanan negara, strategi, operasi militer, intelijen, kesiapan tempur hingga menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan.

Karena itu, profesionalisme TNI akan semakin kuat apabila institusi tersebut memiliki fokus yang jelas terhadap kompetensi utamanya.

Dalam kondisi damai, prajurit juga membutuhkan waktu untuk menjalani latihan, meningkatkan kemampuan, mempelajari perkembangan teknologi pertahanan, memperkuat kesiapan operasi, serta mempersiapkan diri menghadapi ancaman baru.

Terlebih, karakter perang modern terus berkembang. Ancaman terhadap negara kini tidak hanya datang melalui kekuatan konvensional, tetapi juga dapat berbentuk serangan siber, penggunaan drone, perang elektronik, operasi informasi, tekanan ekonomi hingga operasi psikologis.

Karena itu, waktu dan energi prajurit merupakan sumber daya strategis yang perlu digunakan secara terukur.

Meski demikian, keterlibatan TNI dalam urusan sipil tetap dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Bencana alam, keadaan darurat, distribusi bantuan, evakuasi, maupun kondisi ketika kapasitas sipil tidak mencukupi merupakan situasi yang dapat membutuhkan kemampuan militer.

Namun, menurut pandangan tersebut, harus terdapat batas yang jelas mengenai kapan bantuan diperlukan, mengapa TNI harus dilibatkan, berapa lama keterlibatan berlangsung, serta siapa yang mengambil alih tanggung jawab setelah keadaan kembali normal.

Persoalan kemudian muncul ketika keterlibatan yang awalnya bersifat khusus berubah menjadi pola permanen.

Jika berbagai program pemerintah semakin sering membutuhkan personel militer dalam pelaksanaannya, maka muncul pertanyaan mengenai kapasitas institusi sipil dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Program MBG merupakan program sosial berskala besar. Begitu pula pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang berkaitan dengan agenda ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Keduanya merupakan program penting. Namun, pentingnya sebuah program tidak otomatis menjadikan TNI sebagai pelaksana utamanya.

Indonesia memiliki kementerian, pemerintah daerah, tenaga profesional, badan usaha, koperasi serta berbagai perangkat sipil yang memang dibentuk untuk mengelola pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, konsep division of labor menjadi penting. Negara membutuhkan pembagian kerja antarlembaga yang jelas. Militer berfokus pada pertahanan, sementara pemerintah sipil menjalankan administrasi dan pembangunan.

Kerja sama antarlembaga tetap diperlukan, tetapi kerja sama tersebut tidak harus menghilangkan batas fungsi masing-masing institusi.

Soroti Meritokrasi di Tubuh TNI

Selain keterlibatan TNI dalam program sipil, Gatot juga menyinggung pentingnya meritokrasi dalam sistem karier dan penempatan jabatan di tubuh TNI.

Promosi dan penempatan jabatan, menurut pandangan tersebut, semestinya didasarkan pada prestasi, kemampuan, moral, pendidikan, pengalaman, serta kualitas profesional seorang prajurit.

Meritokrasi dinilai penting untuk menciptakan sistem organisasi yang sehat. Prajurit yang bekerja keras dan meningkatkan kemampuan harus memiliki keyakinan bahwa prestasi akan dihargai.

Sebaliknya, apabila faktor kedekatan lebih menentukan dibandingkan kompetensi, organisasi berisiko menghadapi persoalan moral hazard karena individu dapat lebih terdorong mencari patron dibandingkan meningkatkan kemampuan profesional.

Kritik Gatot karena itu tidak semestinya langsung dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah ataupun institusi TNI.

Sebagai mantan Panglima TNI, pandangannya mengenai profesionalisme militer dapat ditempatkan sebagai bagian dari diskursus publik mengenai bagaimana menjaga agar institusi pertahanan tetap profesional dan menjalankan fungsi utamanya.

Indonesia sendiri telah melalui proses reformasi yang membawa perubahan besar terhadap relasi antara militer dan pemerintahan sipil. Prinsip supremasi sipil menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi pascareformasi.

Karena itu, menjaga batas antara fungsi militer dan urusan sipil bukan berarti bersikap anti-TNI. Sebaliknya, hal tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga agar TNI tetap profesional dan tidak kehilangan fokus terhadap tugas pertahanan negara.

Indonesia membutuhkan TNI yang kuat, profesional, memiliki sumber daya manusia berkualitas, didukung alutsista modern, menguasai teknologi pertahanan serta memiliki sistem karier yang berbasis meritokrasi.

Inti kritik Gatot pada akhirnya bukan mengenai apakah TNI boleh membantu masyarakat. TNI tentu dapat membantu ketika negara membutuhkan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bantuan tersebut tidak berubah menjadi ketergantungan pemerintah terhadap institusi militer dalam menjalankan pekerjaan sipil.

TNI harus kuat dalam pertahanan, sementara pemerintahan sipil harus kuat dalam pembangunan. Keduanya dapat bekerja sama, tetapi batas fungsi masing-masing tetap perlu dijaga.

Sebab, profesionalisme militer bukan berarti TNI harus hadir di semua bidang. Profesionalisme justru berarti mampu memahami tugas utamanya, menguasainya dengan sebaik-baiknya, serta menjaga fokus pada tanggung jawab pertahanan negara.

(Red)

TANGERANG, 18 Agustus 2026 — PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Tangerang terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sekaligus pelayanan terbaik bagi peserta dan keluarga di wilayah Tangerang Raya.

Mengusung semangat “Hadir Melindungi, Melayani Sepenuh Hati”, TASPEN Tangerang berupaya menghadirkan layanan yang profesional, mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan kepada peserta aktif, pensiunan, hingga ahli waris yang berhak memperoleh berbagai manfaat program TASPEN. Pelayanan dilakukan dengan mengedepankan kemudahan akses, kecepatan proses, serta kepastian dalam pemenuhan hak peserta.

Selain layanan secara langsung di kantor cabang, TASPEN Tangerang juga terus memanfaatkan layanan digital untuk memberikan kemudahan kepada peserta dalam mengakses informasi maupun berbagai kebutuhan layanan.

Bukan Sekadar Administrasi

Bagi TASPEN Tangerang, pelayanan kepada peserta tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kebutuhan administrasi. Lebih dari itu, pelayanan juga menjadi bagian dari upaya memberikan rasa aman, kepastian, dan kepedulian kepada peserta serta keluarga.

Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) Tangerang, Apandi, mengatakan kehadiran TASPEN di tengah peserta merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik.

“Kami ingin TASPEN TANGERANG tidak hanya hadir ketika peserta membutuhkan layanan, tetapi juga hadir memberikan rasa aman dan kepastian bagi peserta dan keluarganya. Melayani dengan sepenuh hati berarti mendengarkan kebutuhan peserta, memberikan solusi, serta memastikan setiap hak peserta dapat dipenuhi dengan baik. Ini merupakan komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik, profesional, dan humanis,” ujar Apandi.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan peserta kepada TASPEN. Karena itu, berbagai kebutuhan peserta terus menjadi perhatian dalam pengembangan layanan.

Dorong Kemudahan dan Kepastian Layanan

Melalui semangat “Hadir Melindungi, Melayani Sepenuh Hati”, TASPEN Tangerang berharap dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan peserta terhadap layanan perusahaan.

Peserta diharapkan dapat memperoleh akses informasi dan layanan secara lebih mudah, sekaligus mendapatkan kepastian bahwa hak-hak mereka dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Kehadiran TASPEN Tangerang juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan sosial bagi ASN, pensiunan, serta keluarga peserta agar dapat menjalani berbagai tahapan kehidupan dengan rasa aman dan tenang.

Ke depan, TASPEN Tangerang berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh peserta di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Dengan mengedepankan pelayanan yang Pasti, Mudah, dan Transparan, TASPEN Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan sekaligus memastikan setiap peserta memperoleh haknya melalui pelayanan yang profesional dan sepenuh hati.

BANDAR LAMPUNG — Tim TEKAB 308 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung menangkap advokat Prabowo Febriyanto bersama Muhammad Nabiel. Keduanya diamankan dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan penganiayaan yang kini masih dikembangkan kepolisian.

Prabowo dan Nabiel ditangkap pada Selasa, 11 Agustus 2026, di dua lokasi berbeda. Penangkapan dilakukan setelah penyidik menelusuri keberadaan keduanya yang diketahui berpindah-pindah tempat tinggal.

Dirreskrimum Polda Lampung Kombes Indra Hermawan membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut Prabowo tercatat memiliki sejumlah laporan polisi di beberapa wilayah hukum kepolisian.

“Benar sudah ditangkap pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Khusus untuk tersangka Prabowo itu sudah punya belasan Laporan Polisi atas beragam tindak kejahatan di empat polda sekaligus,” kata Indra saat dikonfirmasi, Kamis, 13 Agustus 2026.

Empat wilayah tersebut yakni Polda Lampung, Polda Metro Jaya, Polda Riau, dan Polda Sumatera Selatan. Polisi menyatakan jumlah laporan masih dapat bertambah seiring proses penyelidikan dan pengembangan perkara.

Ditangkap di Dua Lokasi

Penangkapan bermula ketika petugas mengamankan Muhammad Nabiel yang sedang berkendara di kawasan Jalan Pulau Morotai-Antasari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan awal, polisi kemudian bergerak menuju kawasan Jalan Urip Sumohardjo, Way Halim. Di lokasi tersebut, petugas menangkap Prabowo.

Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan di tempat kos yang diduga menjadi lokasi persembunyian keduanya. Dalam penggeledahan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang yang dinilai berkaitan dengan penyelidikan.

Di antaranya kemeja lengan panjang berwarna krem bertuliskan “GUARD” pada bagian belakang serta dua benda berbahan besi berwarna kuning dengan diameter sekitar 6 milimeter yang diduga berkaitan dengan airsoft gun.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Ujang Supriyanto mengatakan, petugas juga menemukan bong bekas di tempat tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kata Ujang, kedua tersangka dinyatakan positif narkoba.

Polisi Telusuri Rekaman CCTV

Ujang menjelaskan, salah satu petunjuk penting dalam mengidentifikasi keberadaan kedua tersangka berasal dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sebuah kafe di Jalan Gatot Subroto, Kedamaian, sekitar September 2025.

“Petunjuk penting untuk kedua tersangka berasal dari rekaman CCTV di sebuah kafe di Jalan Gatot Subroto, Kedamaian, sekitar September 2025. Dari sana kita mendapatkan profil utuh kedua tersangka,” ujar Ujang.

Menurut dia, Prabowo dan Nabiel diketahui beberapa kali berpindah tempat tinggal di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa. Keduanya juga disebut menggunakan nama berbeda sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pelacakan.

Terdapat 14 Laporan Polisi

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan Prabowo telah tercatat dalam sejumlah laporan polisi sejak 2022.

Salah satu perkara yang turut didalami berkaitan dengan keributan di sebuah kafe di Jalan Gatot Subroto. Peristiwa tersebut diduga bermula ketika Prabowo tersinggung karena pacarnya diperhatikan oleh pengunjung lain.

Ketika petugas keamanan berupaya melerai, terjadi dugaan penganiayaan terhadap satpam. Dalam peristiwa tersebut, Prabowo juga disebut mengeluarkan airsoft gun untuk mengancam atau menakuti petugas keamanan.

Ujang menyebut sementara terdapat 14 laporan polisi yang berkaitan dengan Prabowo. Laporan tersebut mencakup dugaan penganiayaan, pengrusakan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, pemerasan, pengancaman hingga dugaan pencemaran nama baik.

Sejumlah laporan tersebut tercatat di Polresta Bandar Lampung, Polda Metro Jaya, Polsek Metro Tanah Abang, Polresta Pekanbaru Polda Riau, Polres Metro Bekasi Kota, serta Polda Sumatera Selatan.

“Yang sementara terdata sama kami ada 14 LP,” kata Ujang.

Pernah Menjadi Pelapor dalam Perkara Baim Wong

Dalam rekam jejak perkaranya, nama Prabowo Febriyanto juga pernah muncul sebagai pelapor dalam perkara yang berkaitan dengan Baim Wong.

Namun, posisi Prabowo sebagai pelapor tersebut merupakan bagian dari perkara yang berbeda. Status tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang kini membuatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung.

Untuk perkara yang saat ini ditangani Polda Lampung, Prabowo dan Nabiel sementara dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya perkara lain maupun penerapan pasal tambahan. Kepolisian juga terus menelusuri laporan-laporan yang diduga berkaitan dengan kedua tersangka di sejumlah wilayah hukum.

Seluruh proses hukum terhadap keduanya masih berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh kepolisian.