JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi kembali melakukan rotasi pejabat di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelantikan Saroha Manullang sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Saroha menggantikan Arvin Gumilang yang kini mendapat tugas baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat.

Penunjukan Saroha dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Nusa Tenggara Timur, salah satu wilayah strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain serta menjadi pintu masuk aktivitas internasional di kawasan timur Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan baik dan memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap institusi Imigrasi,” ujarnya.

Bagi Saroha, jabatan baru ini bukan sekadar promosi, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga pelayanan keimigrasian sekaligus mengawal kedaulatan negara.

Sebelum dipercaya memimpin Kanwil Imigrasi NTT, Saroha menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT. Pengalaman tersebut membuatnya cukup memahami berbagai tantangan yang dihadapi wilayah tersebut.

Menurutnya, Imigrasi harus hadir tidak hanya sebagai institusi pengawasan, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat.

“Pergantian kepemimpinan bukan hanya soal estafet jabatan, tetapi bagaimana melanjutkan pengabdian, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” kata Saroha.

Saat ini, NTT menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam pengawasan lalu lintas orang asing, pelayanan paspor, pengelolaan izin tinggal, hingga pengamanan kawasan perbatasan negara.

Dengan kepemimpinan baru, Kanwil Ditjen Imigrasi NTT diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan keimigrasian sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas bagi masyarakat.

Wartahot, Jakarta – PT Tirta Digital Indonesia (TDI) melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan terkait transaksi pembelian saham senilai Rp381,5 miliar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Laporan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum TDI, Ade Ratnasari, SH, pada Jumat (19/6/2026). Selain dugaan penipuan dan penggelapan, laporan juga mencakup dugaan pemberian keterangan palsu serta persekongkolan yang diduga melibatkan sejumlah pihak.

Ade mengatakan pihaknya telah menyerahkan berbagai dokumen dan bukti pendukung kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

“Hari ini kami datang membawa sejumlah bukti yang sudah kami serahkan kepada penyidik. Laporan kami telah diterima dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bareskrim untuk melakukan pendalaman,” kata Ade kepada wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Menurut Ade, laporan tersebut ditujukan kepada beberapa pihak yang berinisial CSR, K, dan S, termasuk seorang oknum notaris yang berdomisili di Bali.

Ia menjelaskan, persoalan bermula dari kepemilikan saham PT Tirta Digital Indonesia sebesar 34 persen atau sekitar 3.000.400 lembar saham pada sebuah perusahaan. Saham tersebut disebut telah disepakati untuk dibeli melalui transaksi senilai Rp381,5 miliar dengan sistem pembayaran bertahap.

Namun, hingga kini pembayaran yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut belum juga direalisasikan.

“Pembayaran yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan sesuai kesepakatan. Saat klien kami berupaya memperjuangkan haknya melalui RUPS, justru ditemukan sejumlah fakta yang memperkuat dugaan adanya perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Temukan Dugaan Kejanggalan

Selain persoalan pembayaran saham, TDI mengaku menemukan sejumlah kejanggalan saat berupaya memperjuangkan haknya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ade mengungkapkan, selama hampir lima tahun pihaknya telah meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Namun, upaya penyelesaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

Dalam perkembangan terbaru, pihaknya juga menemukan adanya perubahan data perusahaan pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum yang diduga dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan.

Tak hanya itu, perwakilan TDI yang telah dibekali surat kuasa disebut tidak diperkenankan mengikuti RUPS meski telah hadir sebelum rapat dimulai.

“Saat dilakukan pengecekan pada 17 Juni 2026, kami menemukan adanya perubahan data perusahaan. Di saat yang sama, perwakilan yang telah diberikan kuasa tidak diperbolehkan mengikuti RUPS. Fakta-fakta ini menjadi bagian dari laporan yang kami sampaikan kepada penyidik,” kata Ade.

Serahkan Proses ke Penyidik

TDI berharap penyidik Bareskrim dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang dilaporkan.

Ade menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada penyidik.

“Kami percaya penyidik akan bekerja secara profesional untuk mengungkap fakta-fakta yang ada berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut belum memberikan tanggapan terkait tuduhan yang disampaikan oleh pelapor.

BALI – Bali selama ini identik dengan mobil sewaan, sopir wisata, dan paket tur yang sudah tersusun rapi. Namun di balik ramainya kunjungan wisatawan asing, muncul tren baru yang perlahan mengubah cara turis menikmati Pulau Dewata: semakin banyak wisatawan Asia memilih menyewa motor untuk berkeliling sendiri.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya minat wisatawan asal India, China, hingga Korea Selatan terhadap layanan rental motor di sejumlah kawasan wisata seperti Kuta, Seminyak, Canggu, Sanur, dan Ubud.

Bagi sebagian wisatawan, motor bukan lagi sekadar alat transportasi murah. Kendaraan roda dua dianggap mampu memberikan kebebasan yang sulit didapat ketika menggunakan paket tur atau transportasi dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Pendiri Gotravela Indonesia, Alfonso Giostanov Sinantong Pareira, mengatakan wisatawan saat ini cenderung mencari pengalaman yang lebih personal selama berada di Bali.

“Generasi wisatawan sekarang tidak hanya ingin datang ke tempat wisata yang populer. Mereka ingin menemukan tempat sendiri, menentukan rute sendiri, bahkan memilih kapan harus berhenti dan menikmati suasana. Motor memberi fleksibilitas seperti itu,” ujarnya.

Menurut Alfonso, perubahan perilaku wisatawan tersebut paling banyak terlihat pada kalangan wisatawan muda, pasangan, dan solo traveler yang ingin menjelajahi Bali di luar jalur wisata konvensional.

Namun, di balik tren yang terus tumbuh itu, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting. Meningkatnya jumlah wisatawan asing yang menggunakan motor juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan mereka menghadapi kondisi jalan di Bali.

“Kami sering melihat ada wisatawan yang sangat percaya diri karena pernah mengendarai motor di negaranya. Padahal karakter jalan, kepadatan lalu lintas, hingga budaya berkendara di Bali bisa sangat berbeda,” kata Alfonso.

Ia menilai banyak wisatawan terlalu fokus pada kemudahan dan biaya transportasi tanpa mempertimbangkan faktor keselamatan.

“Kalau tujuan liburan adalah menikmati Bali, maka keselamatan harus menjadi bagian dari pengalaman itu. Jangan sampai ingin lebih bebas justru berakhir menghadapi masalah di jalan,” tambahnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu wisatawan asing yang melanggar aturan lalu lintas maupun mengalami kecelakaan saat mengendarai motor beberapa kali menjadi perhatian aparat dan masyarakat Bali. Karena itu, wisatawan yang ingin menggunakan kendaraan roda dua disarankan memiliki dokumen berkendara yang sesuai, memahami aturan lalu lintas, serta selalu menggunakan perlengkapan keselamatan.

Meski demikian, pelaku industri menilai tren ini masih akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah wisatawan Asia yang datang ke Bali setiap tahun.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah sewa motor di Bali akan semakin populer, melainkan apakah kebebasan yang dicari wisatawan dapat berjalan beriringan dengan kesadaran akan keselamatan di jalan raya.